140 WBP di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar Laksanakan Tes Urine Tahap II

SIMALUNGUN-Sebanyak seratus empat puluh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar melaksanakan tes urine tahap kedua, Selasa (12/6/2024).

Hadir pada pelaksanaan tes urine tahap kedua yakni Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Ucok Sinabang, perwakilan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Simalungun P Sinaga. 

Baca juga: Restorasi Justice Terlaksana di Polsek Parapat, Kasus Pengeroyokan dan Pengancaman Berakhir Damai

Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Andri Rinaldi Sembiring sebagai panitia program penyelenggara rehabilitasi sosial dalam sambutannya tes urine kedua ini dilaksanakan merupakan rangkaian kegiatan rehabilitasi sosial setelah tes urine tahap pertama telah dilaksanakan pada pada tanggal 26 Maret lalu.

Pelaksanaan tes urine ini sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan WBP menjalani program rehabilitasi sosial. 

Baca juga: Arsul Sani: Perlu Direvisi, UU KUHAP Masih Berorientasi Proses Beracara yang Usang

Selain tes urine, berbagai kegiatan juga dilakukan oleh WBP dipandu oleh para konselor seperti seperti kegiatan grub berupa saling tukar informasi terkait apa yang dikerjakan selama 1 hari dan membahas informasi terkait pelaksanaan program rehab itu sendiri, kemudian senam bersama.

Ditambahkan Andri bahwa program rehabilitasi sosial berlangsung selama 6 bulan. Kegiatan program rehabilitasi sosial dimulai Bulan Pebruari lalu dan akan berakhir pada Bulan Agustus mendatang, ujarnya.

Baca juga: Tak Miliki Izin Usaha, Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Samosir Segel Cafe Rindu Alam

Sementara Kalapas Robinson Peranginangin diwakili KPLP Ucok Sinabang dalam sambutannya berharap para warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang mengikuti program rehabilitasi ada peningkatan pola hidup ke arah yang lebih baik lagi.

"Kami berpesan kepada WBP yang mengikuti program rehabilitasi ini tetap menjaga kesehatan dan mengikuti aturan yang diterapkan oleh konselor", pesan Ucok.

Baca juga: LBH Medan: Dugaan Tindak Pidana Yang Dilakukan RP Tidak Perlu Dilakukan Penahanan dan Harus Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif Justice