Lahan Pelabuhan Ambarita Segera Dikosongkan, Kejari Samosir: Pengosongan Hasil Kesepakatan Rapat

SAMOSIR-Kejaksaan Negeri Samosir bersama Pemerintah Kabupaten Samosir berkomitmen mendukung dan mengwujudkan program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba dengan segera melakukan pengosongan lahan pelabuhan Ambarita 

Penegasan untuk pengosongan lahan pelabuhan Ambarita disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Samosir, Karya Graham Hutagaol, S.H., M.Hum saat memimpin rapat tindak lanjut percepatan penyelesaian pengelolaan aset pelabuhan Ambarita di JTS Hotel Parbaba, Rabu 18 September 2024

Baca juga: LaNyalla Ingatkan Tugas Suci Mahkamah Konstitusi

Kepala Kejaksaan Negeri Samosir juga menyampaikan, Pengosongan lahan pelabuhan Ambarita telah dibahas dengan pemerintah Kabupaten Samosir termasuk Camat, Kepala desa dan telah menyepakati pengosongan lahan akan segera di lakukan setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024

Upaya-upaya hukum sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin dan proses hukum sudah selesai, untuk itu masyarakat yang menempati lahan yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Samosir kepada Kementerian Perhubungan sesuai yang sudah di sepakati dihimbau agar pindah dan lahan pengganti sudah sediakan lokasinya.

Baca juga: Puan Maharani: Jerat Penculik yang Cabuli Anak dengan UU TPKS

"Kepada masyarakat dihimbau agar segera mengosongkan lahan pelabuhan Ambarita dan bagi yang sudah menerima ganti rugi diminta mengosongkan lahan yang dimaksud, ”tegas Kepala Kejaksaan Negeri Samosir, Karya Graham Hutagaol, S.H., M.Hum

Bupati Samosir melalui Asisten II Hot Raja Sitanggang menyampaikan akan melakukan upaya persuatif terlebih dahulu sebelum pengosongan lahan, Namun sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba kita harus wujudkan

Baca juga: Supriansa: UU Hukum Acara Perdata Mendesak Direvisi

"Kita harapkan masyarakat juga memahami itu sehingga keberlanjutan pembangunan di kabupaten Samosir dapat berjalan dengan lancar dan baik, "pungkas Asisten II Hot Raja Sitanggang mewakili Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom

Sementara itu, Kabag Hukum Pemerintah Samosir Jaubat Harianja meminta Camat dan kepala Desa melakukan pendekatan persuasif kepada sepuluh orang yang belum bersedia menerima ganti rugi, karena hanya ada dua pilihan untuk pengosongan, upaya persuasif dan upaya paksa, "sebutnya

Baca juga: Guspardi Gaus: Komisi II Komitmen Selesaikan Alas Hukum Provinsi, Kabupaten dan Kota

Camat Simanindo Hans R. Sidabutar dan Kepala Desa Ambarita Oberlin Sitio mengungkapkan. Bahwa seluruh masyarakat dan para pengguna jasa penyeberangan berharap pelabuhan Ambarita menjadi pelabuhan bertaraf internasional, "ujarnya

Turut hadir Kepala Seksi Datun Kejari Samosir, Fri Wisdom S Sumbayak SH, MH, Kepala Seksi Pidsus Kejari Samosir, Asor Olodaiv Siagian, SH, Kasubdit Prasarana TSDP Sri Hardianto, Kepala kantor KSOPP Danau Toba Bapak Rijaya Simarmata, M.M, Kepala Tata Usaha BPTD Wilayah Sumut Fahmi Mauludi, Kabid Perhubungan Samosir Rikardo Sidabutar dan undangan lainnya. (Karmel)

Baca juga: Arsul Sani: Perlu Direvisi, UU KUHAP Masih Berorientasi Proses Beracara yang Usang