Tiga Sungai Berpotensi Jadi Sumber Bencana, Bupati Samosir Minta Perhatian Kementerian LHK Penanganan Daerah Aliran Sungai

SAMOSIR-Pasca banjir bandang yang menerjang sejumlah pemukimam warga termasuk Kenegerian Sihotang beberapa bulan yang lalu, Bupati Samosir meminta perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Samosir

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, ST saat mengikuti diskusi penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Medan, Rabu (24/01/2024) kemarin.

Baca juga: Bupati Asahan Irup Apel Gelar Kesiapan Penanggulangan Bencana Karhutla

Diskusi penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut juga dihadiri Direktur Perencanaan dan Pengawasan (DAS) Kementerian Lingkungan Hidup (LHK) M. Saparis Soedardjanto, Kepala BPDAS Sumut Abdul Dauf, BPDAS Asahan Barumun Ahmad Taufik Siregar, BPDAS Wampu Sei Ular Sigid Budianta, BPDAS Membramo Irwan V. Sihotang

Selain penanganan infrastruktur daerah aliran sungai, Bupati Samosir juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup (LHK) untuk melakukan pengkajian akademik untuk memastikan penyebab banjir banjir bandang yang terjadi di Kenegerian Sihotang beberapa bulan yang lalu

Baca juga: Firdaus Cahyadi: Green Bond BNI, Jangan Sekedar Gimmick Marketing

"Dulunya sungai yang mengalir hanya untuk irigasi sekarang sudah sangat besar, pergeseran geologi mungkin membuat air menembus celah tanah yang sudah terbuka sehingga sangat perlu dilakukan kajian yang komprensif dengan melibatkan beberapa pihak, ”kata Bupati Samosir

Bupati Samosir juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup (LHK) agar tidak mengeluarkan ijin zona pemanfaatan di kawasan hutan tele dan kawasan hutan tele harus menjadi zona inti perlindungan, karena akibat maraknya daerah penebangan muncul sungai-sungai baru saat ini, ”pintanya lagi

Baca juga: Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Momentum Bank untuk Stop Danai Batu Bara

Sementara itu, dihadapan Direktur Perencanaan dan Pengawasan DAS Kementerian Lingkungan Hidup (LHK) Rudimanto Limbong menjelaskan, dibagian ujung (hulu) Hutan Sitonggi-tonggi terdapat 3 sungai yang berpotensi menjadi sumber bencana,

Namum yang menjadi persoalan di Sitonggi-tonggi, sewaktu SK 579 sudah dihijaukan, tapi karena sejarahnya enclauf langsung dimohonkan oleh kumpulan marga dan sejak itu diduga pembalakan hutan semakin besar, ”sebutnya

Baca juga: Realisasikan GO Green, Rutan Kelas I Labuhan Deli Kanwil Kemenkumham Sumut Bagikan Bibit Pohon Gaharu Pada Petugas dan Masyarakat

Rudimanto juga mempertanyakan ijin penebangan kayu sebagaimana telah disurati kepada Kementerian Lingkungan Hidup yang dulunya hutan lindung yang ditanami eucalipitus akhirnya dibabat sekitar 2.300 ha.

"Apakah hutan produksi bisa serta merta diberikan ijin penebangan eucaliptus, selain itu temuan dilapangan dengan semangat pemerintah membuka hutan lindung dikelola masyarakat, banyak masyarakat yang masuk dan melakukan penebangan. Kita bukan mau menghalau semangat pemerintah, tapi sudah masif penebangan didalam", ungkap Rudimanto.

Baca juga: Berita CPO Produksi PKS Tinjowan Giring Opini Publik, Begini Penjelasannya

Dirjen Perencanaan dan Pengawasan DAS Kementweian LHK M. Saparis Soedardjanto mengatakan akan melakukan kajian yang objektif bekerja sama dengan Kementerian SDM dengan menurunkan tim ahli dan mendukung kawasan Tele menjadi zona inti yang dilindungi untuk menghindari bencana serupa.

Sementara itu Kepala BPDAS Sumut Abdul Dauf menyampaikan, untuk sementara akan dilakukan investigasi dalam waktu dekat bekerjasama dengan USU dan akan melakukan forum group discussion dengan tema mitigasi dan adaptasi Bencana di Danau Toba yang dirancang untuk mendapatkan berbagai informasi. "yang menjadi problem di hulu terjadi longsoran membawa material, harus ditelusuri serius, mungkin juga dari area PT. Toba Pulp Lestari tapi harus ditelusuri dulu", katanya.

“Untuk mengantisipasi banjir, perlu penempatan relawan susur sungai/security sungai serta diperlukan peran sosial dan kelembagaan masyarakat agar dibuat tim satgas bencana sehingga pemuda setempat turut berperan dalam melakukan pemantaun, ”ujar Kepala BPDAS Asahan Barumum

Kepala BPDAS Asahan Barumum juga akan memasang alat pemantau yang akan membunyikan sirene apabila jumlah debit air maksimum sehingga masyarakat bisa lebih waspada ketika terjadi bencana, ”katanya ()